Kabagren Polres Supiori AKP Maryono saat memaparkan materi tentang ZI
SUPIORI — Bagian Perencanaan (Bagren) Polres Supiori melaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa, 28/10/2025. Kegiatan dipimpin Kepala Bagian Perencanaan (kabagren) Polres Supiori AKP Maryono dan diikuti jajaran operator/urmin Polres Supiori.
Sosialisasi berfokus pada penyampaian arah kebijakan ZI di lingkungan Polres Supiori, penguatan komitmen antikorupsi, dan peningkatan kualitas layanan publik, ungkap AKP Maryono.
Apa itu Zona Integritas?
Secara nasional, ZI adalah strategi reformasi birokrasi untuk mendorong unit kerja pemerintah membangun tata kelola akuntabel, bebas korupsi, dan berorientasi pelayanan. Kerangka umumnya ditetapkan melalui PermenPANRB No. 90/2021 dan diperbarui dengan PermenPANRB No. 5/2024, yang menyederhanakan syarat pengusulan, khususnya bagi pemerintah daerah. Kedua regulasi ini mengatur pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di seluruh instansi pemerintah.
Komponen yang dinilai dalam ZI
Penilaian ZI umumnya mencakup komponen “pengungkit” seperti: manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Komponen tersebut digunakan sebagai faktor penentu capaian WBK/WBBM oleh unit kerja.
Bagaimana ZI diterapkan di lingkungan Polri?
Di internal Polri, pedoman ZI menekankan adanya rencana kerja ZI, target prioritas, media sosialisasi, serta monitoring–evaluasi berkelanjutan. Unit kerja diminta menunjukkan progres nyata, termasuk keberadaan kanal pengaduan dan publikasi capaian layanan.
Fokus tindak lanjut di Polres Supiori
Rencana kerja ZI: Penyusunan target kinerja dan lini masa prioritas sesuai PermenPANRB 90/2021 jo. 5/2024. Publikasi layanan: Penyediaan kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat serta pelaporan progres ZI secara berkala. Survei layanan: Pelaksanaan survei kepuasan dan survei mandiri ZI untuk memotret pengalaman warga dan memperbaiki prosedur layanan.
Dampak yang diharapkan bagi warga di Kabupaten Supiori
Dengan penguatan ZI, Polres Supiori menargetkan layanan lebih cepat, transparan, dan responsif, serta penurunan praktik maladministrasi melalui pengawasan internal dan partisipasi publik dalam kana pengaduan. Kerangka ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional. (sps)
